Kadipaten (29/3/2023) – Membangun budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memerlukan usaha berkelanjutan. Bukan sekadar sosialisasi dan internalisasi nilai dasar (core values), namun diperlukan satrategi yang sesuai agar bibit nilai-nilai budaya kerja dapat berkembang dengan subur.
Komitmen internalisasi budaya kerja diwujudkan melalui lahirnya peta jalan (roadmap) budaya kerja melalui penguatan manajemen perubahan dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dapat mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture set ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder yang semakin meningkat.
Dalam rangka gerakan revolusi mental untuk reformasi birokrasi, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mengadakan kegiatan internalisasi budaya kerja lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
Dalam arahannya Kepala SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, Zuljalal Aziz, S.Hut., M.Pd. menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang budaya kerja yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai lingkup Kementerian LHK. Zuljalal Aziz juga menegaskan perlunya dirumuskan satu budaya kerja (corporate culture) bagi seluruh pegawai kementerian LHK, karena peleburan dua kementerian membawa budaya kerja masing-masing. Budaya kerja yang bagus di eks Kementerian Kehutanan bisa ditularkan kepada pegawai eks Kementerian Lingkungan Hidup begitu juga sebaliknya, sehingga lebur menjadi satu LHK yang sesungguhnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala sekolah memandu seluruh ASN untuk mengimplementasikan enam nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan kerja masing-masing. Enam nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Disiplin, Jujur, Ikhlas, Profesional, Tanggungjawab dan Kerjasama (DJIPTK), untuk mewujudkan tujuan mulia KLHK (meaning) “Kami Penyelamat Sumber Kehidupan Dunia”.
Dengan diimplementasikannya enam nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat menunjang Kementerian LHK menjadi institusi yang bersih dan melayani.
Leave a Reply